Jakarta – Proses revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kembali menuai sorotan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pembahasan yang sedang berlangsung di DPR RI berpotensi melahirkan aturan yang belum mampu menjamin perlindungan hak-hak warga negara jika tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai.

Peneliti KontraS, Hans G. Yosua, menegaskan bahwa problem utama terletak pada tidak adanya mekanisme untuk menguji legalitas tindakan aparat, khususnya dalam proses penyadapan, penangkapan, dan penahanan.

“Wewenang penyadapan, penangkapan, penahanan tidak boleh dilakukan dengan sewenang‑wenang. Nah ini yang mau kita dorong ada di KUHAP,” tegas Hans dalam keterangannya kepada media, belum lama ini (17/7/2025)

Ia menilai bahwa selama ini jaminan hukum yang tersedia hanya bersifat normatif dan tidak diikuti oleh mekanisme yang dapat menguji tindakan aparat secara konkret.

“Jadi oke diberikan wewenang kepada penegak hukumnya, tapi hak warga negara juga dijamin, termasuk hak‑hak kelompok minoritas, kelompok disabilitas misalnya,”
tambah Hans.

KontraS berpandangan, jika konsep pengawasan tersebut tidak dimasukkan, maka revisi KUHAP tidak akan memberikan terobosan hukum yang signifikan.

“Sepertinya tidak ada perbedaan antara KUHAP yang lama dengan KUHAP yang baru,”
ujarnya.

Lebih jauh, Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya juga menyayangkan minimnya partisipasi publik dalam proses Revisi KUHAP. Padahal, sebuah rancangan UU mustahil menghasilkan undang-undang yang adil dan menjamin perlindungan hak asasi jika prosesnya terburu-buru dan minim partisipasi publik.

“Revisi KUHAP sangat tidak melibatkan warga, padahal revisi KUHAP banyak muatan-muatan yang dampaknya ke masyarakat,” kata Dimas.

Itulah sebabnya, KontraS mengusulkan agar menghidupkan kembali gagasan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang pernah dicantumkan dalam Rancangan KUHAP 2012. Kehadiran hakim ini diyakini dapat menjadi pintu masuk pengawasan awal agar tindakan paksa aparat dapat diuji sebelum perkara maju ke pengadilan.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa pembahasan revisi KUHAP masih berada pada tahap partisipasi publik. Menurutnya, Komisi III DPR telah meminta izin untuk menggelar rapat pada masa reses agar dapat menampung aspirasi masyarakat.

“Ini kan masih dalam tahap partisipasi publik, makanya kemarin juga ada suara-suara bahwa akan segera disahkan saya pikir kan sudah terbukti tidak (benar),”
kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat lalu.

Dasco juga menyatakan bahwa DPR RI terbuka terhadap berbagai pihak yang ingin memberikan masukan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski hingga kini ia belum memastikan adanya surat resmi dari KPK terkait hal tersebut.

Jakarta – Putri bungsu mantan Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid, Inayah Wulandari Wahid, turut menjadi pemohon dalam gugatan uji formil UU No 3 tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Inayah, revisi UU TNI bertentangan dengan semangat reformasi dan supremasi sipil.

“Gugatan formil berangkat dari kekhawatiran prosedur legislasi yang tidak akuntabel dan pelemahan kontrol publik. Ini jelas bertentangan dengan nilai simbolis reformasi dan supremasi sipil,” tegas Inayah, Jakarta (12/6/2025).

Inayah menilai revisi UU TNI dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi publik, dan tidak masuk dalam agenda resmi Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menurut Inayah, proses ini jelas mencerminkan praktik penyusunan undang-undang yang menyimpang (abusive law making).

Salah satu sorotan utama Inayah adalah pasal-pasal yang memperluas peran prajurit TNI aktif di lembaga-lembaga sipil. Dalam UU yang baru, jumlah lembaga sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif meningkat dari 10 menjadi 16 institusi.

“Langkah ini tidak hanya melanggar semangat reformasi, tetapi juga mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil. Ini membuka ruang yang sangat besar bagi militer untuk masuk dan mengatur urusan sipil,” ujar Inayah Wahid.

Menurut Inayah, kebijakan tersebut berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi militer secara terselubung—sebuah kondisi yang pernah menjadi sumber represi dan pembatasan kebebasan sipil di masa Orde Baru.

“Sebagai simbol gerakan reformasi dan supremasi sipil, saya menilai gugatan ini bukan semata soal legalitas, tapi juga menyangkut arah demokrasi kita ke depan,” tambah Inayah.

Diketahui, Inayah Wahid menjadi salah satu pemohon gugatan formil Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 mengenai TNI di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (7/5/2025). Ia dan dua pemohon lainnya menjadi pihak ke-9 yang menggugat Undang-Undang baru TNI.

Jakarta – Komunitas Cinta Bangsa (KCB) menyampaikan ucapan selamat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merayakan Hari Ulang Tahun ke-79 pada 1 Juli 2025. Ucapan tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator KCB, Asip Irama.

“Selamat Hari Ulang Tahun Polri yang ke-79. Semoga menjadi kepolisian yang profesional, mengayomi masyarakat, dan tegak lurus menegakkan keadilan,” ujar Asip dalam keterangannya, Senin (23/6/2025).

Menurut Asip, momentum HUT ini menjadi saat yang tepat bagi Polri untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas secara adil dan humanis. KCB menilai peran Polri sangat strategis dalam menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan membangun kepercayaan publik.

KCB juga menyatakan dukungan terhadap upaya transformasi Polri menjadi institusi yang semakin profesional dan dicintai rakyat. “Kami percaya Polri mampu terus berkembang dan menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan dan keamanan nasional,” pungkas Asip